“ANALISIS SELISIH BIAYA ANGGARAN MATERIAL SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PROYEK PEMBANGUNAN APARTEMENT SERPONG GREENVIEW PADA PT. XYZ”.

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi syarat-syarat untuk mencapai

gelar setara Sarjan Muda Jurusan Akuntansi jenjang Starta Satu

Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Nama                             : Aditiya Amanda

NPM                     : 20210181

Jurusan                : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

DEPOK

2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang Masalah

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memperoleh laba. Dalam suatu proyek ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat mencapai laba yang diinginkan. Sebaiknya sebelum perusahaan kontraktor menjalankan suatu proyek agar melakukan analisa biaya – biaya yang akan dikeluarkan agar dapat menentukan laba yang diinginkan. Jadi pada saat sebelum perusahaan mengambil suatu proyek, sebaiknya perusahaan harus menganalisa seberapa banyak bahan – bahan material dan biaya yang akan dikeluarkan. Karena material merupakan peranan utama dalam menyelesaikan suatu proyek dan menjadi salah satu bahan yang paling mudah untuk diselewengkan sehingga perlu adanya pengawasan dan perhitungan agar dapat lebih efisien dalam penekanan anggaran biaya material pada proyek konstruksinya.

Dalam menentukan perencanaan pengendalian biaya atas varians yang sedang terjadi, akuntansi sangat berperan penting bagi manajemen. Dalam anggaran material selisih yang terjadi dalam pengerjaan proyek sangat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengerjaan proyek. Dalam varians tersebut terdapat varians yang bisa jadi menguntungkan dan ada varians yang merugikan dan setiap varians mempengaruhi tingkat laba yang menjadi target perusahaan. Selain itu, perusahaan kontraktor juga dihadapkan pada pilihan yang sangat cenderung terbalik satu dengan yang lainnya didalam membuat sebuah penawaran. Di satu sisi perusahaan kontraktor harus memberikan penawaran yang cukup aman agar dapat memperoleh laba yang maksimal dan dapat membuat perusahaan agar terus berkembang, tapi di sisi lain perusahaan kontraktor harus memberikan penawaran yang rendah agar perusahaan dapat memenangkan proses tender.

Dilakukannya pengendalian dimaksudkan agar terdapat jaminan keamanan material sehingga perlu adanya sistem pengendalian fisik dan akuntansi. Yang diutamakan pada saat pengendalian fisik harus kepada kualitas dan penyimpanannya sedangkan pengendalian akuntansi dilakukan dengan cara membandingkan kuantitas material yang terdapat didalam catatan manajemen. Pengendalian yang baik terhadap anggaran material adalah menghasilkan informasi yang tepat waktu dan akurat, dalam masalah ini akuntansi biaya memang sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan. Karena apabila suatu perusahaan kontraktor belum memperhatikan seberapa besar pengalokasian jumlah biaya anggaran yang dibutuhkan terhadap realisasi dalam pembangunan suatu proyek tersebut. Hal ini akan mengurangi efisiensi penggunaan bahan material dimana penggunaan sumber – sumber bahan material dalam perusahaan kontraktor akan menimbulkan hal – hal yang tidak diinginkan, seperti penggunaan bahan material yang tidak sesuai dengan jumlah dan kapasitas sehingga timbul kekurangan atau kelebihan bahan material yang menimbulkan bertambahnya biaya karena ketidakpastian anggaran dengan penggunaannya.

Sering kali dapat ditemui perbedaan antara analisis anggaran biaya material yang telah direncanakan oleh subontraktor dengan realisasi kebutuhan material dilapangan. Oleh karena itu, perlu diadakan pendekatan lebih lanjut agar perbedaan kebutuhan material yang direncanakan dengan realisasi kebutuhan material dilapangan tidak berbeda jauh. Hal ini dikarenakan oleh masing – masing pengalaman yang berda dari subkontraktor. Anggaran yang berfungsi dengan baik sebagai alat pengawasan, merupakan indikator keberhasilan suatu peusahaan kontraktor dalam pengawasan terhadap biaya anggaran yang dapat dilihat dari seberapa jauh suatu perusahaan kontraktor berhasil mencapai target – target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada saat penyusunan anggaran ditentukan terlebih dahulu faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran. Kemudian dilakukan penyusunan anggaran yang mengikuti prosedur yang telah ditentukan, kemudian dilakukan analisis varians ketika realisasinya telah diketahui. Analisis varians dilakukan dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya. Uji tersebut untuk mengetahui bahwa selisih anggaran tersebut masih dalam batas pengendalian akuntansi. Sehingga setelah evaluasi tersebut telah dilakukan akan menghasilkan suatu analisis anggaran yang dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam memberikan upaya perbaikan penyusunan anggaran untuk periode selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai analisis selisih biaya anggaran material yang dijadikan sebagai alat pengendalian suatu proyek konstruksi. Sehingga penulis tertarik untuk menjadikan sebagai topik pemilihan judul penulisan ilmiah ini sebagai berikut : “ANALISIS SELISIH BIAYA ANGGARAN MATERIAL SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PROYEK PEMBANGUNAN APARTEMENT SERPONG GREENVIEW PADA PT. XYZ”.

1.2   Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini permasalahan yang akan dirumuskan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana selisih biaya anggaran material pada PT. XYZ pada pembangunan proyek Apartement Serpong GreenView?
2. Bagaimana biaya anggaran material suatu proyek pada PT. XYZ dapat digunakan sebagai alat pengendalian biaya proyek?

1.3   Batasan Masalah

Dalam penyusunan penulisan Ilmiah ini, penulis membatasi pada masalah hanya pada biaya anggaran dan varians yang ditimbulkan ketika terjadi realisasinya pada proyek pembangunan Apartement Serpong Greenview Pada PT. XYZ untuk periode 2012.

1.4   Tujuan Penulisan Ilmiah :

Tujuan penulis dalam melakukan penulisan ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui selisih biaya anggaran material pada PT. XYZ pada pembangunan proyek Apartement serpong GreenView.
2. Untuk mengetahui apakah anggaran biaya meterial suatu proyek dapat digunakan sebagai alat pengendalian biaya proyek.

1.5           Manfaat Penelitian

1.      Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dalam menentukan analisis selisih biaya anggaran material.

2.      Bagi Perusahaan, sebagai bahan masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan analisis selisih biaya anggaran material.

3.      Bagi Akademis, hasil penelitian dapat dijadikan referensi, pembanding dan menambah kepustakaan bagi yang akan melakukan penulisan ilmiah menyangkut masalah analisis selisih biaya anggaran material atau yang bersangkutan dengan masalah ini.

1.6        Metodologi Penelitian

1.6.1        Objek penelitian

                Perusahaan yang dipakai pada penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi, yang bernama PT. XYZ dengan nama proyek pembangunan Apartement Serpong GreenView

1.6.2      Metode Pengumpulan Data / Variabel

Dalam penulisan ilmiah ini, penulisan melakukan kegiatan riset untuk mengumpulkan data informasi yang diperlukan dengan menggunakan dua macam metode, yaitu :

a.   Studi Kepustakaan ( Library Research )

Yaitu membaca, mempelajari, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari buku-buku serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

                b.  Studi Lapangan ( Field Research )

Guna memperoleh data-data yang lengkap dan sebenarnya, maka penulis mengumpulkan data yang bersifat langsung yaitu dengan cara:

1.       Pengamatan ( Observation )

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung mengenai kegiatan perusahaan.

2.       Wawancara ( Interview )

Yaitu mengumpulkan data-data dengan mengadakan komunikasi langsung dengan pihak yang terkait.

1.6.3        Data / Variabel Yang Digunakan

            Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa data primer dan skunder, yang penulis dapatkan dari salah satu karyawan PT. XYZ yang berhubungan langsung dengan penelitian penulis. Data tersebut berupa: data anggaran biaya dan data biaya sesungguhnya dari proyek pembangunan yang sedang PT. XYZ kerjakan.

1.6.4        Alat Analisis Data

                Analisis yang akan penulis gunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif

1.7       Sistematika Penulisan

                Untuk gambaran mengenai isi dari penulisan ilmiah ini maka dapatlah diuraikan secara singkat sistematika penulisannya yang dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I         PENDAHULUAN

                                    Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan ilmiah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

 

BAB II       LANDASAN TEORI

                                Bab ini mencakup teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam pembahasan penulisan ilmiah ini.

BAB III      GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

                                Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, yaitu sejarah dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi serta proses produksi yang dijalani perusahaan.

 

BAB IV      PEMBAHASAN

                                Bab ini merupakan pembahasan dari data-data yang diperoleh penulis, yaitu penyajian data perusahaan, perhitungan selisih biaya bahan baku , selisih biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik  dan analisa penyimpangan.

 

BAB V       PENUTUP

                                Bab ini merupakan bab terakhir yang mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis sehubungan dengan pembahasan dari bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1       Kerangka Teori

2.1.1    Pengertian Anggaran

            Tujuan utama setiap perusahaan adalah memperoleh laba yang sebesar – besarnya atau dalam jumlah yang sudah direncanakan. Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat bedasarkan fakta dan asumsi mengenai kegiatan  rencana kerja yang dibuat secara teliti. Dan perencanaan memberikan petunjuk kepada pemimpin perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional. Secara sederhana anggaran didefinisikan sebagai rencana keuangan atau peramalan laba. Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari perusahaan, untuk itu anggaran harus disusun secara cermat dan hati-hati dengan perhitungan dan estimasi yang baik dan melibatkan setiap departemen yang terkait. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara teliti  yang didasarkan atas pengalaman dimasa yang akan lalu dan ramalan yang masa akan datang. Sedemikian teliti dan terperincinya angaran tersebut sehingga merupakan petunjuk bagi staff dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Anggaran merupakan alat koordinasi yang cepat karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain yang sudah diatur dengan baik

            Definisi anggaran menurut M. Nafarin (2004:12) menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan.

            Menurut Jae K. Shim dan Joel G Siegel (2000:14) anggaran digunakan untuk mengalokasikan sumber – sumber daya departement, termasuk mesin dan staf, membuat perubahan karyawan, menetapkan jadwal manufaktur, dan kegiatan operasi departement. Anggaran mencerminkan sasaran dan tujuan dari tiap departement serta pusat tanggung jawab.

            Dan menurut Mulyadi (2001:488) Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Menurut Munandar (2001:3) bahwa suatu rencana yang yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan periodik yang disusun bedasarkan program yang telah disahkan yang digunakan untuk mengalokasikan sumber – sumber daya departement, termasuk mesin dan staf, membuat perubahan karyawan, menetapkan jadwal manufaktur, dan kegiatan operasi departement yang dinyatakan dalam satuan moneter standar dan satuan moneter yang lain dan berlaku untuk waktu tertentu dan yang akan datang.

Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dibuatnya anggaran menurut M. Nafarin (2004:15) adalah sebagai berikut :

1.      Digunakan sebagai landasan yudiris formal dalam memilih sumber dan investasi dana.

2.      Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan.

3.      Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat memudahkan pengawasan.

4.      Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

5.      Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.

6.      Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Sikap manajemen terhadap anggaran bergantung terutama pada hubungan dalam kelompok manajemen. Berpedoman dalam rencana perusahaan  dimana pihak manajemen dituntut harus professional dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dalam perusahaan. Kelompok manajemen yang tidak setuju dan tidak mau menerima asumsi-asumsi yang digunakan dalam anggaran, dapat berkinerja buruk.

            Berikut adalah elemen-elemen yang disarankan sebagai alat untuk memotivasi karyawan untuk membidik cita-cita yang diterapkan dalam anggaran:

1.         Sistem kompensasi, yang membangun dan memelihara hubungan yang jelas antara hasil dengan penghargaan.

2.      Sistem untuk penilaian kinerja, yang dipahami oleh karyawan dalam hubungannya denggan efektivitas dan hasil-hasil penting individual, tugas-tugas dan tanggung jawab, tingkat dan cakupan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan serta waktu yang diberikan untuk menilai hasil tersebut.

3.      Suatu sistem komunikasi yang memungkinkan karyawan bertanya kepada atasan berdasarkan kepercayaan dan kejujuran.

4.      Suatu sistem promosi yang menciptakan dan mempertahankan kepercayaan karyawan pada validitas dan penilaian.

5.      Suatu sistem pendukung karyawan, seperti pelatihan, bimbingan dan perencanaan karir.

6.      Suatu sistem yang mempertimbangkan tidak hanya tujuan perusahaan, tetapi juga keahlian dan kemampuan karyawan.

7.      Suatu sistem yang tidak setengah-setengah, tetapi berusaha meraih standar yang realistis dan dapat dicapai, menekan pada perbaikan dan menyediakan lingkungan dimana konsep keunggulan (excellence) dapat tumbuh.

Anggaran merupakan rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Dimana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun, yang nantinya akan membawa perusahaan kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang ditentukan. Anggaran meliputi fungsi perencanaan, mengarahkan, mengorganisasi dan mengawasi setiap satuan dan bidang-bidang organisasional didalam badan usaha.

Fungsi anggaran dalam suatu perusahaan, antara lain:

1.      Fungsi perencanaan

Perencanaan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada manajemen dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional. Dalam melaksanakan fungsi perencanaan manajemen, proses perencanaan dapat dilaksanakan dengan mengadakan evaluasi terhadap kondisi lingkungan, prospek perekonomian yang akan datang. Dari sini perusahaan akan menentukan harapan-harapan yang diinginkan, serta kondisi perusahaan itu sendiri.

2.      Fungsi pengendalian

Pengendalian merupakan suatu kegiatan yang diperlukan untuk menjamin agar tujuan, rencana, policy dan standar-standar yang telah ditentukan dapat dicapai dengan baik. Proses pengawasan akan mencakup kegiatan sebagai berikut:

a.       Mengukur hasil pelaksanaan dengan standard performance

b.      Membuat laporan tentang adanya perbedaan-perbedaan

c.       Diadakan analisa atas perbedaan/penyimpangannya tersebut

d.      Pertimbangan alternative untuk perbaikan

e.       Adakan perbaikan, implementasikan alternative pilihan tersebut dan lakukan follow-up nya

3.      Fungsi koordinasi

Fungsi koordinasi merupakan sinkronisasi atas aktivitas baik individual maupun bagian-bagian agar diperoleh efektivitas kerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Jika tidak ada koordinasi maka masing-masing bagian akan berusaha mengejar tujuannya sendiri tanpa memperhatikan yang lain.

4.      Sebagai pedoman kerja

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya.

Anggara memiliki beberapa karakteristik agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Berikut adalah karakteristik anggaran menurut Mulyadi (2001:490), sebagai berikut:

1.      Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.

2.      Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.

3.      Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yaitu manajer setuju menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.

4.      Usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.

5.      Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu.

6.      Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

Fungsi anggaran menurut M. Nafarin (2004:20) adalah sebagai berikut :

1.      Fungsi perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran teliti, karena anggaran memberikan gambaran yang lebih nyata / jelas dalam unit dan uang.

2.      Fungsi pelaksanaan

Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan (laba). Jadi anggaran penting untuk menyelaraskan (koordinasi) setiap bagian kegiatan, seperti bagian pemasaran, bagian umum, bagian produksi, dan bagian keuangan.

3.       Fungsi pengawasan

Anggaran merupakan alat pengendalian / pengawasan (controlling). Pengawasan berarti melakukan evaluasi (menilai) atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara :

a.       Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran)

b.      Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu ( jika ada penyimpangan yang merugikan).

Macam – macam anggaran menurut M. Nafarin (2004:17) adalah sebagai berikut:

1.      Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari :

a.       Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda.

b.      Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertemtu. Anggaran tetap disebut juga dengan anggaran statis.

2.      Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari :

a.       Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.

b.      Anggaran kontinu adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat, misalnya tiap bulan diadakan perbaikan, sehingga anggaran yang dibuat dalam satu tahun mengalami perubahan.

3.      Menurut jangka waktu, anggaran terdiri dari :

a.       Anggaran janka pendek (anggaran taktis) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek.

b.      Anggaran jangka panjang (anggaran strategis) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang yang disebut anggaran modal (capital budget). Anggaran jangka panjang tidak mesti berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek.

4.      menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut anggaran induk (master budget). Anggaran induk yang mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka waktu pendek biasanya disusun atas dasar tahunan.anggaran tahunan dipecahkan lagi manjadi triwulan dan anggaran triwulan dipecahkan lagi menjadi anggaran bulanan.

a.       Anggaran Operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan laba rugi. Anggaran operasional terdiri dari:

·         Anggaran penjualan.

·         Anggaran biaya pabrik

·         Anggaran biaya bahan baku

·         Anggaran biaya tenaga kerja langsung

·         Anggaran biaya overhead pabrik

·         Anggaran beban usaha

·         Anggaran laporan laba rugi

b.      Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran keuangan, antara lain terdiri dari :

-          Anggaran kas

-          Anggaran piutang

-          Anggaran persediaan

-          Anggaran utang

-          Anggaran neraca

5.      Menurut kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari :

a.        Anggaran komprehensif, merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap.

b.      Anggaran partial, adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. Misalnya karena keterbatasan kemampuan, maka hanya dapat menyusun anggaran operasional.

6.      Menurut fungsinya,  anggaran terdiri dari :

a.       Appropriation budget, adalah anggaran yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan tidak digunakan untuk manfaat lain. Misalnya anggaran untuk penelitian dan pengembangan.

b.      Performance budget, adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan untuk menilai apakah biaya/beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas.

Selain itu munurut dari Ellen Crishtina dkk (2002:12) macam – macam anggaran terdiri atas :

1.      Berdasarkan ruang lingkup/intensitas penyusunannya, anggaran dibedakan menjadi :

a.       Anggaran Parsial

Yaitu anggaran yang ruang lingkupnya terbatas, misalnya anggaran untu produksi atau bidang keuangan saja.

b.      Anggaran Komprehensif

Yaitu anggaran dengan ruang lingkup menyeluruh, karena jenis kegiatannya meliputi seluruh aktivitas perusahaan di bidang marketing, produksi, keuangan, personalia dan administrasi.

2.      Secara garis besar, isi dari anggaran komprehensif terdiri dari :

a.       Forecasting Anggaran

Yaitu anggaran yang berisikan taksiran-taksiran (forecast) tentang kegiatan-kegiatan perusahaan jangka waktu (periode) tertentu dan taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu dimasa yang akan datang

b.      Variabel Anggaran

Yaitu anggaran yang berisikan tentang tingkat perubahan biaya atau tingkat variabelitas biaya, khususnya biaya-biaya yang termasuk kelompok biaya “semi biaya”, sehubungan dengan adanya perubahan produktivitas perusahaan.

c.       Analisis Statistika dan Matematika

Yaitu analisis yang digunakan untuk membuat taksiran-taksiran (forecast) serta untuk mengadakan penilaian (evaluasi) dalam rangka mengadakan pengawasan kerja. Semua analisis tersebut perlu dilampirkan dalam anggaran yang disusun.

d.      Laporan Keuangan

Yaitu laporan tentang realisasi pelaksanaan anggaran yang dilengkapi dengan berbagai analisis perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui bila ada penyimpangan yang terjadi, dan dapat diambil kesimpulan serta tindak lanjut.

Berdasarkan fleksibilitas, anggaran dibedakan menjadi :

e.       Anggaran Tetap (Fixed Budget)

Yaitu  anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dengan volume yang sudah ditentukan dan berdasarkan volume tersebut disusun rencana mengenai revenue, cost, expenses

f.       Anggaran Kontinyu (Continous Budget)

Yaitu anggaran yang disusun untuk periode tertentu, dengan volume tertentu dan berdasarkan volume tersebut diperkirakan besarnya revenue, cost, expenses, namun secara periodik dilakukan penilaian kembali.

3.      Berdasarkan periode waktu, anggaran dibedakan ;

a.       Anggaran Jangka Pendek (1 tahun)

b.      Anggaran jangka Panjang (lebih dari satu tahun)

Anggaran jangka panjang merupakan rencana perusahaan dengan cakupan waktu yang panjang dengan penekanan pada pengembangan profil perusahaan pada masa yang akan datang.

Anggaran jangka panjang mencerminkan perencanaan menyeluruh tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka panjang dan merupakan suatu kesatuan yang utuh dari rencana yang disusun untuk kegiatan setiap tahun. Anggaran jangka panjang meliputi:

-          Proyeksi penjualan, biaya, dan laba (Sales, Cost, and projections)

-          Proyek-proyek utama dan penambahan modal (Major project and capital additions)

-          Aliran kas dan pembiayaan (Cash flow and financing)

-          Kebutuhan personil (Personnel requirement)

Keakuratan anggaran tercermin dalam angka – angka yang tercantum didalamnya. Angka – angka ini harus dapat dimodifikasi untuk dapat memungkinkan perubahan dalam volume penjualan atau produksi. Anggaran harus dapat mengakomodasi masalah yang mungkin timbul dan manager harus dapat memecahkannya. Anggaran juga harus dapat mendukung prinsip management by exception.

Menurut Jae K Shim dan Joel G Siegel (2000:2) faktor – faktor yang harus dipertimbangkan dalam penganggaran adalah :

·         Siklus hidup produk pengenbangan (developing), pertumbuhan (growing), kedewasaan (maturing), dan penurunan (declining). Selain itu, ide – ide untuk membuat produk baru harus turut dipertimbangkan.

·         Konsumen dan perubahan selera

·         Tingkat persaingan

·         Tenaga kerja dan pembinaan karyawan (employee relations)

·         Kecenderungan teknologi

·         Tingkat risiko bisnis dan keuangan

·         Persyaratan produksi dan sumber daya produksi

·         Tingkat persediaan dan perputarannya

·         Ketersediaan dan biaya  bahan baku

·         Kondisi pemasaran dan periklanan, termasuk pangsa pasar

·         Penetapan harga produk atau jasa

·         Keusangan produk atau jasa

·         Kebutuhan pembiayaan dan ketersediaan dana

·         Stabilitas korporasi dan industri, termasuk permintaan produk, pembinaan karyawan, danperaturan pemerintah

·         Aspek siklus dan musiman

·         Faktor – faktor ekonomi dan politik

                  2.1.2    Pengendalian Biaya

            Dalam tahap perencanaan, sangatlah penting untuk melakukan metode konstruksi terlebih dahulu, karena pada setiap metode konstruksi akan memberikan karakteristik yang berbeda dan mempengaruhi sumber daya proyek yang selanjutnya mempengaruhi estimasi biaya. Berbagai pertimbangan yang dilakukan kontrktor untuk merubah metode konstruksi antara lain adalah sumber daya ataupun faktor lain yang selanjutnya dapat mempengaruhi estimasi biaya konstruksi. Tanggung jawab atas pengendalian biaya sebaiknya diberikan kepada individu-individu tertentu yang juga bertanggung jawab untuk menganggarkan biaya dibawah kendali mereka. Setiap tanggung jawab manajer sebaiknya dibatasi pada biaya dan pendapatan yang dapat dikendalikan oleh manajer tersebut. Dan kinerja secara umum diukur dengan membandingkan antara biaya dan pendapatan aktual terhadap anggaran.

Kuswadi (2005) mengklasifikasikan pembebanan biaya ke dalam

biaya langsung dan biaya tidak langsung.

1.       Biaya Langsung

            Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang langsung

dibebankan pada objek atau produk, misalnya bahan baku

langsung, upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses

produksi, biaya iklan, ongkos angkut, dan sebagainya.

2.       Biaya Tidak Langsung

            Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang sulit atau

tidak dapat dibebankan secara langsung dengan unit produksi,

misalnya gaji pimpinan, gaji mandor, biaya iklan untuk lebih dari 6

satu macam produk, dan sebagainya. Biaya tidak langsung disebut

juga biaya overhead.

Kuswadi (2005) juga menggolongkan pola perilaku biaya yaitu :

1.       Biaya Tetap

            Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya tetap atau

tidak berubah dalam rentang waktu tertentu, berapapun besarnya

penjualan atau produksi perusahaan.

2.  Biaya Variabel

            BIaya variabel (variable cost) adalah biaya yang dalam rentang

waktu dan sampai batas-batas tertentu jumlahnya berubah-ubah

secara proporsional.

3.  Biaya Semi Variabel

            Biaya semi variabel adalah biaya yang sulit digolongkan ke dalam

kedua jenis biaya di atas (tidak termasuk ke dalam biaya tetap atau

biaya variabel).

Kedua jenis biaya berikut digolongkan pada saat penetapannya dan

digunakan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian yang terdiri atas

(Kuswadi, 2005):

1.       Biaya yang Ditetapkan (Predetermined Cost)

   Biaya yang ditetapkan adalah biaya yang besarnya telah ditetapkan

terlebih dahulu berdasarkan analisis masa lalu atau prediksi masa

datang. Biaya yang ditetapkan dilakukan untuk penyusunan standar

dan atau anggaran.

2.      Biaya Historis (Historical Cost)

   Biaya historis adalah biaya yang besarnya dihitung setelah ada

realisasi.

2.1.3        Anggaran Material Sebagai Alat Pengendalian Biaya

            Pengendalian dapat dipahami merupakan langkah-langkah yang harus disiapkan dan ditempuh supaya yang direncanakan dapat tercapai, direalisasikan. Dan hasil yang diinginkan sesuai dengan sesungguhnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya anggaran adalah salah satu yang sering digunakan sebagai pengendalian biaya yang memusatkan pada kuantitas dan harga satuan biaya untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan.

            Pengendalian merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang telah direncanakan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Pengendalian mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan  untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi agar dapat dihindari dimasa yang akan datang.

            Menurut Carter dan Usry (2006:6) mengatakan bahwa Pengendalian adalah usaha sistematis manajeman untuk mencapai tujuan. Aktivitas-aktivitas dimonitor terus-menerus untuk memastikan bahwa hasilnya berada pada batasan yang diinginkan. Hasil aktual untuk setiap aktivitas dibandingkan dengan rencana, dan jika ada perbedaan yang signifikan, tindakan perbaikan dapat dilakukan.

            Tujuan pengendalian adalah mengusahakan apa yang telah direncanakan sesuai dengan kenyataan. Sedangkan tujuan pengendalian anggaran adalah mengusahakan agar sesuai dengan realisasinya sehingga program-program yang dibuat berjalan dengan seharunya apa yang telah direncanakan.

            Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam hasil yang di capai, dan apabila dalam pelaksanaan ditemukan penyimpangan maka diadakan tindakan perbaikan agar rencana sejalan dengan pelaksanaan.

            Menurut Nasehatun (2001:214): “Pengendalian biaya merupakan serangkaian langkah-langkah mulai dari penyusunan satu rencana biaya sampai kepada tindakan yang perlu dilakukan jika terdapat perbedaan yang sudah ditetapkan (rencana) dengan yang sesungguhnya (realisasi)”.

            Pengendalian biaya tidak dapat dipisahkan dengan manajemen yang efektif. Oleh sebab itu, pengendalian biaya harus merupakan rencana yang didukung oleh seluruh anggota perusahaan. Pengendalian biaya mencakup satu pengerjaan bimbingan dan pengarahan atas unsur biaya dari barang yang dihasilkan. Pengendalian biaya pada satu tahap dalam prosesnya, akhirnya akan membandingkan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya.

            Pengendalian biaya hanya dapat terlaksana apabila untuk setiap penyimpangan yang penting atas biaya standar dilakukan tindakan perbaikan. Dan apabila perencanaan tanpa pengendalian akan menjadi sia-sia. Sebaliknya suatu pengendalian tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya perencanaan. Jadi antara perencanaan dengan pengendalian hubungannya saling mengikat dan berperan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

            Pengendalian biaya material mencakup penyedian material dengan kualitas dan kuantitas yang diperlukan pada waktu dan tempat yang diperlukan dalam proses jumlahnya dan dipertanggung jawabkan secara penuh serta dipergunakan sesuai dengan perencanaan. Pengendalian biaya proyek bertujuan untuk:

1.      Menghindari pemborosan material

Dengan adanya anggaran material maka dapat diperoleh suatu standar yang kemudian digunakan sebagai batasan untuk menghindari pemborosan material.

2.      Mencegah penundaaan pekerjaan proyek karena kekuarangan material.

3.      Mengurangi kerugian atau kecurangan

Anggaran material sebagai alat pengendalian berperan untuk meminimalisasi kerugian atau kecurangan dalam pengerjaan proyek.

            Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa kegunaan anggaran adalah sebagai pedoman kerja perencanaan dan pengendalian, dari kegunaan anggaran tersebut dapat dilihat kaitan antara rencana dan pengendalian. Rencana dalam hal ini adalah anggaran yang telah disetujui, hal ini berarti bahwa perusahaan akan berusaha untuk mencapai apa yang telah ditetapkan dalam anggaran tersebut dan sekaligus mengendalikan jumlah kegiatan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan tersebut. Pengendalian dilakukan secara terus menerus, bukan hanya penilaian terhadap hasil kerja, tetapi juga harus dilakukan terhadap kegiatan yang sedang berjalan. Ada hal yang harus diperhatikan dalam melakukan fungsi pengendalian suatu anggaran dimana pengendalian ini bersifat mencegah, menjaga atau melindungi, yaitu:

1.      Agar realisasi berjalan dengan rencana.

2.      Sedapat mungkin tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan atau realisasi.

3.      Jika terpaksa ada penyimpangan, dan penyimpangan itu telah diketahui dan diantisipasi, sehingga dampaknya telah diperhitungkan dan dapat diminimalkan.

2.1.4      Analisis Penyimpangan Anggaran

            Dalam mekanisme penerapan anggaran maupun dalam konsep Manajemet By Objektive (MBO) maka salah satu teknis yang selalu diterapkan adalah analisis variance atau analisis penyimpangan. Analisis ini dilakukan dengan cara memperbandingkan antara anggaran dan realiasi. Perbedaan antara angka anggaran dengan realisasi ini disebut penyimpangan atau variance.

            Menurut Munandar (2003 : 20) menyatakan bahwa :

            Laporan anggaran (Anggaran Report), yaitu laporan tentang realisasi pelaksanaan anggaran, yang dilengkapi dengan berbagai analisa perbandingan antara anggaran dengan realisasinya itu, sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik penyimpangan yang bersifat negatif (merugikan). Dapat diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan dan beberapa tindakan lanjut (follow up) yang segera perlu dilakukan.

            Penyimpangan yang terjadi harus dianalisis untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya, dan kemudian dicari jalan keluar untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Biasanya perusahaan harus menetapkan ukuran yang mana harus dilakukan investigasi dan mana yang tidak perlu dilakukan investigasi. Standar penentuan ini biasanya melihat benefit costnya. Jika biaya investigasi atas penyimpangan ini lebih besar dari pada taksiran yang dihemat maka harus dilakukan investigasi. Sebaliknya jika yang dihemat jauh lebih besar dari biaya investigasi maka harus dilakukan investigasi penyebab penyimpangan tadi, kecuali dalam hal tertentu yang sifatnya material atau berpotensi resiko besar maka kendatipun ukurannya kecil namun harus menjadi bahan investigasi. Kegunaannya adalah agar menjadi bahan pelajaran untuk kegiatan operasi dimasa yang akan mendatang.

            Menurut Carter dan Usry (2006:161), variance biaya standar dibagi atas dua bagian yaitu:

1.      Jika biaya aktual melebihi standar maka variansnya adalah tidak menguntungkan, karena kelebihan tersebut memilik dampak yang tidak menguntungkan terhadap laba.

2.      Jika biaya standar melebihi biaya aktual maka variansnya adalah menguntungkan, karena memiliki dampak terhadap laba.

            Semua varians biaya baik menguntungkan atau merugikan perlu dianalisis dalam rangka pengambilan tindakan perbaikan dalam masa yang akan datang. Tindakan perbaikan ini berupa perbaikan atau revisi terhadap biaya standard dan perbaikan terhadap cara atau sistem kerja dan sebagainya.

Sumber penyimpangan biaya material biasanya terjadi karena:

1.      Varians harga material (material price varians)

Varians harga material adalah mengukur selisih antara jumlah yang dibayar untuk kuantitas material tertentu dan yang seharusnya dibayar menurut standar yang telah ditetapkan.

2.       Varians kuantitas material adalah mengukur perbedaan antara kuantitas material yang digunakan dengan kuantitas yang seharusnya digunakan menurut standar yang telah ditetapkan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1          Objek Penelitian

. Objek penelitian dalam pembuatan penulisan ilmiah ini adalah PT. XYZ yang sedang menjalankan suatu proyek yaitu . Perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi bangunan bergedung tinggi termasuk apartement, gedung  perkantoran, hotel, bengkel, pasar, rumah sakit, gedung universitas,  yang beralamat Jl. Karang Tengah Raya Blok A2/B8 Lebak Bulus 12440 Jakarta Selatan.

Visi perusahaan saat ini adalah membangun PT. XYZ menjadi perusahaan rekayasa, pengadaan dan konstruksi yang handal dan terkemuka dengan proyeksi laba yang cukup dan bertumbuhan.

Sementara Misi perusahaan yang terbaru adalah mengeksekusi dan menyelesaikan proyek yang diberikan sesuai dengan jadwal proyek, spesifikasi, kualitas dan kondisi ketertiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kontrak dalam anggaran proyek dengan:

·         Penugasan tim proyek yang berkualitas & profesional.

·         Penyediaan modal yang dibutuhkan dan manajemen keuangan apropriate lainnya.

·         Penyediaan peralatan konstruksi, alat dan bahan pendukung lainnya.

·         Penyediaan sistem manajemen proyek yang dapat diandalkan.

3.2          Data/Variabel

                Jenis data yang dibutuhkan dalam rangka penulisan ilmiah ini terdiri dari:

3.2.1      Data Primer

                Data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian pada  objek penelitian melalui teknik wawancara guna mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk diolah lebih lanjut. Seperti wawancara dan dokumentasi terkait pada rencana anggaran yang dibuat oleh perusahaan dengan anggaran realisasinya serta cara penyusunan anggaran.

3.2.2      Data Sekunder

                Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah dalam dokumen perusahaan seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, data anggaran dan realisasinya.

3.3      Metode Pengumpulan Data/Variabel

                Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Metode ini bersifat menguraikan setiap permasalahan yang ada dan mencari kebenaran daripada pemecahan yang telah terjadi sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaannya dapat dibenarkan atau tidak menyimpang dari teori yang ada.

Dalam pengumpulan data-data yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1.       Studi kepustakaan

    Dalam penulisan ini bahan-bahan yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan materi penulisan ilmiah ini.

2.       Studi Lapangan

            a.   Observasi

Untuk melengkapi data-data, penulis melakukan pengamatan langsung mengenai objek yang diteliti khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 

b.   Wawancara

Penulis mengajukan beberapa pertanyaan mengenai hal yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang akan dibahas, kepada pegawai yang berwenang memberikan informasi yang diperlukan dalam pengumpulan data penulisan ilmiah ini.

3.      Web Searching

Yaitu usaha penulis untuk mengumpulkan artikel – artikel, jurnal, dokumen dan lain – lain yang ada hubungannya dengan materi penulisan ilmiah ini di internet

3.4      Alat analisis yang digunakan

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalaha sebagai berikut : 

1.      Deskriptif

Dengan cara mengumpulkan data, menggolongkan dan kemudian dianalisa sehingga memperoleh gambaran yang lengkap tentang proses pengendalian biaya dalam penyusunan anggaran material.

2.      Kuantitatif

Analisis yang menggunakan perhitungan dengan rumus yang akan digunakan yaitu :

	Sh = (Hst – Hs) x Ks

 

Dimana:

Sh = Selisih Harga

Hst = Harga Standar

Hs = Harga Sesungguhnya

Ks = Kuantitas Sesungguhnya

Analisis selisih (variance) masing – masing akan diberi tanda favorable (Menguntungkan) atau unfavorable (Tidak Menguntungkan). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif atau dengan mengunakan metode perbandingan, bahan perbandingan yang akan dibahas adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan dan realisasi yang telah keluarkan oleh perusahaan. Kemudian berdasarkan perbandingan terhadap anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi yang telah didapat, diperoleh selisih (variance).

Review Jurnal Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Aspek Keterbukaan Di BNI Syariah Cabang Semarang

REVIEW JURNAL

PENDAHULUAN

Governance yang terjemahannya adalah pengaturan yang dalam konteks Good Corporate Governance (GCG) ada yang menyebut tata pamong. Corporate Govevrnance dapat didefinisikan sebagai suatu proses

dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham atau Pemilik Modal, Komisaris atau Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangundangan dan nilai-nilai etika.1 Telah membuktikan bahwa fungsi manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien dan baik. Diperlukan instrumen baru, Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure)

secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.2 Hadirnya Good Corporate Governance dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat Good Corporate Governance mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah institusi dan organisasi.

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilainilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.5 Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance juga harus dilakukan dalam bisnis perbankan untuk meningkatkan nilai, melindungi kepentingan stakeholders, dan menjaga kepercayaan masyarakat sebagai lembaga intermediasi dan kepercayaan. Selain itu juga karena memiliki kekhasan dalam pengelolaannya. Alasan utamanya adalah karena adanya unsur 3K yang harus dipatuhi yakni kepercayaan6, keterbukaan7, dan keberhatian. Fokus utama bank adalah menjaga kepercayaan dan mencegah risiko yang mungkin terjadi.8 Masyarakat menyimpan dananya di bank semata-mata berdasarkan kepercayaan bahwa dananya akan kembali ditambah sejumlah keuntungan yang berasal dari bagi hasil atau fee. Selanjutnya dana tersebut akan diputar dalam bentuk pembiayaanpembiayaan yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan termasuk ke dalam pembiayaan sektor riil. Apabila tidak ditangani secara profesional, transparan dan hati-hati (prudential banking) akan menimbulkan risiko dan bencana bagi perbankan.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance di BNI Syariah Cabang Semarang dan  Bagaimana penerapan aspek keterbukaan di BNI Syariah Cabang Semarang.

Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang penerapan prinsip Good Corporate Governance di BNI Syariah Cabang Semarang dan Untuk mengetahui penerapan aspek keterbukaan di BNI Syariah Cabang Semarang.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan, dan pelaporan hasil penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.12 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research) dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan Good Corporate Governance di Perbankan Syariah. Di samping menelaah daribuku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut, juga melakukan wawancara dengan pihak BNI Syariah Cabang Semarang yang dalam hal ini dengan Bapak Baroto Adi sebagai Pemimpin Bidang Operasional.

2. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.13 Data primer juga disebut dengan istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku dan hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan Bapak Baroto Adi sebagai Pemimpin Bidang Operasional BNI Syariah Cabang Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.14 Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan library research dan field research, maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui :

a. Wawancara, dilakukan dengan objek penelitian yaitu BNI Syariah Semarang melalui Bapak Baroto Adi sebagai Pemimpin Bidang

Operasional.

b. Observasi, dilakukan dengan mengamati, mencermati dan menganalisis di tempat objek penelitian, yakni BNI Syariah Cabang Semarang.

c. Dokumentasi, penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian.

4. Metode Analisis

Analisis data merupakan faktor yang (juga) penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubung-hubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan.15 Selain itu, analsis data merupakan proses pencandraan (description) dan penyusunan transkip interviu secara material lain yang telah terkumpul.16 Untuk itu, digunakan metode Deskriptif Analisis yakni menggambarkan dan dengan pendekatan ini maka corak khas atau karakteristik BNI Syariah Cabang Semarang akan menjadi penelitian. Analisis ini untuk menggambarkan profil BNI Syariah Cabang Semarang dan prinsip Good Corporate Governance dalam aspek keterbukaan.

Pembahasan

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) dan untuk tetap menjaga kepercayaan semua stakeholder. Pengendalian bertujuan untuk membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.34 Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.Jadi, sistem tata  elola perusahaan tidak hanya mengurusi desain mekanisme kontrol, pemecahan konflik pemodal agen, dan pengawasan terhadap agen oportunis. Sistem tata kelola perusahaan juga bisa digunakan untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diatasi. Hasilnya akan tampak jika Governance Structure dapat membangun kesamaan nilai, keyakinan, konsep, tradisi, dan moral yang mengikat semua pihak dalam organisasi.

1.      Prinsip-Prinsip dalam Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah telah menetapkan Good Corporate Governance (GCG) sebagai kewajiban bagi semua Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).37 Undang-Undang menyebut Good Corporate Governance (GCG) sebagai tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi,  kuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha. Undang-Undang juga mewajibkan bank yang bersangkutan untuk menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak menjelaskan pengertian dari prinsip-prinsip governance tersebut satu persatu. Pengertian itu tampaknya termasuk dalam ketentuan yang oleh pembuat undang-undang40 diserahkan pengaturannya melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia).41 PBI tersebut adalah PBI nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang merinci pengetiannya sebagai berikut:

1. Keterbukaan / Transparansi (transparency) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses keputusan.

2. Akuntabilitas (accountability) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

 3. Pertanggungjawaban (responsibility) adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

4. Professional (professional) adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah

5. Kewajaran (fairness) adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.                Manfaat Penerapan Prinsip Good Corporate Governance

Dengan melaksanakan Good Corporate Governance, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang             lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan stakeholders value dan deviden

3.      Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di BNI Syariah Cabang Semarang

Bahwa dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, diperlukan pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yang efektif.

Penerapan prinsip Good Corporate Governance menjadi suatu keniscayaan dan kebutuhan bagi sebuah institusi, termasuk bagi lembaga keuangan seperti bank syariah. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab

kepada masyarakat atas kegiatan operasioanal bank yang diharapkan benarbenar mematuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200 tentang Perbankan Syariah. Secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (stakeholders), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai, pemasok, masyarakat, dan lingkungan, sehingga penerapan Good Corporate Governance menjadi suatu kebutuhan bagi bank syariah. Penerapan Good Corporate Governance merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa bahwa bank syariah dikelola dengan baik, profesional, dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya dan merupakan wujud pertanggung jawaban kepada Allah SWT.

Dengan demikian bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam sebuah operasional perusahaan terutama yang bergerak dalam bidang keuangan seperti bank terutama bank syariah sangatlah penting. Karena dalam operasionalnya, pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan jasa dan layanan keuangan kepada masyarakat. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan harus mampu melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance bank. Karena berkaitan dengan kegiatan uasaha bank syariah, maka pengawasan bank merupakan salah satu tugas pokok bank sentral (Bank Indonesia) atau lembaga yang dibentuk secara khusus untuk mengawasi perbankan. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010, tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah mengamanahkan untuk melaksanakan suatu tata kelola Bank yang menerapkan aspek-aspek keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran.

Kesimpulan

Penerapan prinsip Good Corporate Governance menjadi suatu keniscayaan dan kebutuhan bagi sebuah institusi, termasuk bagi lembaga keuangan termasuk bank syariah. Karena, secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (stakeholders) dan juga merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa bahwa bank syariah dikelola dengan baik, profesional, dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya serta wujud pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Selain itu karena dalam operasionalnya, pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan jasa dan layanan keuangan yang terbaik kepada masyarakat. Di samping itu, upaya untuk menandingi bank konvensional juga selalu diupayakan dengan cara mengkonsepsikan bank yang beropearasi dengan sistem syariah

Nama : Aditiya Amanda

NPM : 20210181

Kelas : 4eb10

ETHICAL GOVERNANCE

  Governance System

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya.

Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi:

Presidensial

Parlementer

Komunis

Demokrasi liberal

liberal

kapital

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

BUDAYA ETIKA

Corporate culture(budaya perusahaan) merupakan konsep yang berkembang dari ilmu manajemen serta psikologi industri dan organisasi. Bidang-bidang ilmu tersebut mencoba lebih dalam mengupas penggunaan konsep-konsep budaya dalam ilmu manajemen dan organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi, yang dalam hal ini, adalah organisasi yang berbentuk perusahaan.

Djokosantoso Moeljono mendefinisikan corporate culture sebagai suatu sistem nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dijadikan acuan berperilaku dalam organsisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Kalau dikaji secara lebih mendalam, menurut Martin Hann, ada 10(sepuluh) parameter budaya perusahaan yang baik :

1. Pride of the organization

2. Orientation towards (top) achievements

3. Teamwork and communication

4. Supervision and leadership

5. Profit orientation and cost awareness

6. Employee relationships

7. Client and consumer relations

8. Honesty and safety

9. Education and development

 10. Innovation

MENGEMBANGKAN STRUKTUR ETIKA

Semangat untuk mewujudkan Good Corporate Governance memang telah dimulai di Indonesia, baik di kalangan akademisi maupun praktisi baik di sektor swasta maupun pemerintah. Berbagai perangkat pendukung terbentuknya suatu organisasi yang memiliki tata kelola yang baik sudah di stimulasi oleh Pemerintah melalui UU Perseroan, UU Perbankan, UU Pasar Modal, Standar Akuntansi, Komite Pemantau Persaingan Usaha, Komite Corporate Governance, dan sebagainya yang pada prinsipnya adalah membuat suatu aturan agar tujuan perusahaan dapat dicapai melalui suatu mekanisme tata kelola secara baik oleh jajaran dewan komisaris, dewan direksi dan tim manajemennya. Pembentukan beberapa perangkat struktural perusahaan seperti komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite risiko, dan sekretaris perusahaan adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas "Board Governance". Dengan adanya kewajiban perusahaan untuk membentuk komite audit, maka dewan komisaris dapat secara maksimal melakukan pengendalian dan pengarahan kepada dewan direksi untuk bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Sementara itu, sekretaris perusahaan merupakan struktur pembantu dewan direksi untuk menyikapi berbagai tuntutan atau harapan dari berbagai pihak eksternal perusahaan seperti investor agar supaya pencapaian tujuan perusahaan tidak terganggu baik dalam perspektif waktu pencapaian tujuan ataupun kualitas target yang ingin dicapai. Meskipun belum maksimal, Uji Kelayakan dan Kemampuan (fit and proper test) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memilih top pimpinan suatu perusahaan BUMN adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan untuk membangun "Board Governance" yang baik sehingga implementasi Good Corporate Governance akan menjadi lebih mudah dan cepat.

KODE PERILAKU KORPORASI

Code of Conduct adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan Sistem Nilai, Etika Bisnis, Etika Kerja, Komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders.

EVALUASI TERHADAP KODE PERILAKU KORPORASI

Melakukan evaluasi tahap awal (Diagnostic Assessment) dan penyusunan pedoman-pedoman. Pedoman Good Corporate Governance disusun dengan bimbingan dari Tim BPKP dan telah diresmikan pada tanggal 30 Mei 2005.

SUMBER : http://splashurl.com/qd2hq9n 

Etika Dalam Kantor Akuntan Publik

Etika Bisnis Akuntan Publik

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain itu dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. Kasus enron, xerok, merck, vivendi universal dan bebarapa kasus serupa lainnya  telah membuktikan  bahwa etika sangat diperlukan dalam bisnis. Tanpa etika di dalam bisnis, maka perdaganan tidak akan berfungsi dengan baik. Kita harus mengakui bahwa akuntansi adalah bisnis, dan tanggung jawab utama dari bisnis adalah memaksimalkan keuntungan atau nilai shareholder. Tetapi kalau hal ini dilakukan tanpa memperhatikan etika, maka hasilnya sangat merugikan.

Baru-baru ini salah satu badan yang memiliki fungsi untuk menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah mengembangkan dan menetapkan suatu standar profesi dan kode etik profesi yang berkualitas yang berlaku bagi profesi akuntan publik di Indonesia.

Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan itu sendiri meliputi delapan butir pernyataan (IAI, 1998, dalam Ludigdo, 2007). Kedelapan butir pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan. Delapan butir tersebut terdeskripsikan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semuakegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme.

Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.

Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5.  Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir.

Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8.  Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

Perilaku Etika Dalam Profesi Akuntansi

Profesi akuntansi merupakan sebuah profesi yang menyediakan jasa atestasi maupun non. Atestasi kepada masyarakat dengan dibatasi kode etik yang ada. Akuntansi sebagai profesi memiliki kewajiban untuk mengabaikan kepentingan pribadi dan mengikuti etika profesi yang telah ditetapkan. Kewajiban akuntan sebagai profesional mempunyai tiga kewajiban yaitu; kompetensi, objektif dan mengutamakan integritas. Yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik.Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen.
Profesi akuntansi merupakan sebuah profesi yang menyediakan jasa atestasi maupun non atestasi kepada masyarakat dengan dibatasi kode etik yang ada.
Jenis Profesi yang ada antara lain :

• Akuntan Publik
  Akuntan publik merupakan satu-satunya profesi akuntansi yang menyediakan jasa audit yang bersifat independen. Yaitu memberikan jasa untuk memeriksa, menganalisis, kemudian memberikan pendapat / asersi atas laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
• Akuntan Manajemen
  Akuntan manajemen merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa bertugas atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Akuntan manajemen bertugas untuk membuat laporan keuangan di perusahaan.
• Akuntan Pendidik
  Akuntan pendidik merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa bertugas atau bekerja di lembaga-lembaga pendidikan, seperti pada sebuh Universitas, atau lembaga pendidikan lainnya. Akuntan manajemen bertugas memberikan pengajaran tentang akuntansi pada pihak – pihak yang membutuhkan.
• Akuntan Internal
  Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas audit yang dilakukannya terutama ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja.
• Konsultan SIA / SIM
  Salah satu profesi atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh akuntan diluar pekerjaan utamanya adalah memberikan konsultasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan sistem informasi dalam sebuah perusahaan.Seorang Konsultan SIA/SIM dituntut harus mampu menguasai sistem teknologi komputerisasi disamping menguasai ilmu akuntansi yang menjadi makanan sehari-harinya. Biasanya jasa yang disediakan oleh Konsultan SIA/SIM hanya pihak-pihak tertentu saja yang menggunakan jasanya ini.
• Akuntan Pemerintah
  Akuntan pemerintah adalah akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak akuntan yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembagian (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA), dan instansi pajak.

SUMBER : http://splashurl.com/pp8bt7b